KIE PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK) LINI BAWAH/ BELOW THE LINE

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sesuai perkembangan program dibutuhkan strategi baru di lini bawah atau “below the line”. Pengelolaan  elemen komunikasi nampak cukup bervariasi pada saat desentralisasi Program KKBPK. Sebagai contoh semakin berkurangnya jumlah petugas lapangan KB namun semakin bertambah beban tugas mereka di lapangan; perkembangan program yang kurang mendapat dukungan dana operasional di kabupaten/kota; pengembangan pesan dan media kurang maksimal karena proses komunikasi (P Process) yang kurang diikuti; hal ini semua merupakan kendala pelaksanaan KIE Program KKBPK saat ini.

Penelitian kualitatif dengan desain studi potong lintang yang dilaksanakan pada Oktober 2014 bertujuan untuk  mengidentifikasi pelaksaan KIE KKBPK di lini bawah. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive sampling dengan kriteria provinsi yang mempunyai TFR relatif  tinggi (3,1 anak/wanita) terpilih Provinsi Sulawesi Tenggara, dan TFR relatif rendah terpilih Provinsi Jawa Tengah (2,36  anak/wanita). Pertimbangan lainnya pemilihan provinsi adalah variasi TFR lebih bervariasi dibandingkan dengan provinsi lainnya yang sama atau hampir mendekati angka TFRnya.  Pengambilan lokasi kabupaten/kota dipilih berdasarkan 4 kwadran adalah: Kwadran I Kabupaten Bombana, Kwadran II Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara; Kwadran III Kota Surakarta, Kwadran IV Kota  Magelang Provinsi Jawa Tengah. Informan penelitian adalah para pengelola dan pelaksana KIE Program KKBPK dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat desa, data dikumpulkan dengan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Untuk validasi informasi dilakukan triangulasi dengan pasangan usia subur peserta dan bukan peserta KB, dengan pengumpulan data secara diskusi kelompok terarah. Data dianalisis dengan mensintesakan subyek-subyek penelitian.

Hasil penelitian menemukan: belum diketahuinya strategi KIE below the line di tingkat kabupaten/kota; kurangnya bimbingan pengelolaan dan pelaksanaan KIE KKBPK dari provinsi kabupaten/kota, kabupaten/kota – kecamatan; status kelembagaan yang tidak memiliki Seksi KIE KKBPK mengindikasikan rendahnya kesertaan KB; pelaksanaan penyuluhan KKBPK di lini bawah yang belum maksimal karena belum trampilnya petugas dalam penyuluhan, tidak tersedianya media, belum dikembangkannya pesan kearifan lokal, dan terbatasnya kemampuan penggerakan mitra KIE. Direkomendasikan perlu perencanaan implementasi KIE Program KKBPK yang komprehensif dan sinergis pusat – provinsi – kabupaten/kota.

Oleh Muhammad Dawam